nusakini.com-Semarang – Pengentasan kemiskinan 14 kabupaten di Jateng yang masih masuk zona merah, didorong untuk memrioritaskan pembangunan infrastruktur. Terlebih pada zona yang sangat merah. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS pada Rapat Perumusan Tindak Lanjut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Jawa Tengah, di Ruang Rapat Sekda, Gedung A lantai 3, Rabu (6/2/2019) siang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, penting untuk mempermudah akses masyarakat. Dengan begitu akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

Sekda juga meminta kepada SKPD terkait, untuk menyelesaikan pemetaan program prioritas, perumusan konsep surat ke BUMN, BUMD dan perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan CSR perusahaan pada 2018 dan rencana 2019. Selain itu, persiapan highlevel gathering dengan pimpinan perusahaan yang akan digelar di Kota Surakarta. 

“Ini sudah rapat kelima, dan masih dua kali lagi. Kita perlu virtual meeting, biar efektif dan efisien. Saya minta juga ada laporan periodik capaiannya. SKPD partner-nya disesuaikan dengan perusahaan yang kompeten,” katanya. 

Percepatan proses pemetaan, validasi dan verifikasi, imbuh Sri Puryono, dapat mempermudah perusahaan-perusahaan dalam menyalurkan CSR-nya tepat sasaran. Apalagi banyak perusahaan sudah menyatakan siap menyalurkan CSR untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Jateng. 

“Kalau data sudah siap, perusahaan siap, tinggal kita satukan, mak plek. Jalanlah program ini,” tandasnya.(p/ab)